About the Embassy |

Consular and Visa Services

| | | |
 

 

 

INDONESIA SEBAGAI MODEL YANG BAIK DALAM MENUNJUKKAN KEPATUHAN NEGARA TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL

MANILA, 4 AGUSTUS 2016

 

 

“Indonesia is a good model showing compliance to international law”, demikian diserukan Sekretaris Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional / Plt. Direktur Perjanjian Polkamwil, Kementerian Luar Negeri RI, Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, dihadapan 150 peserta dan pembicara pada The Second Manila Conference on South China Sea di Manila, 3 – 4 Agustus 2016. Hadir sebagai narasumber dalam konferensi internasional yang diselenggarakan Foreign Service Institute (FSI) – Departemen Luar Negeri Filipina tersebut, Sesditjen HPI mencontohkan keberhasilan Indonesia dalam Deklarasi Djuanda 1957, yang oleh dunia internasional dinilai sebagai gebrakan atas aturan dalam hukum internasional pada masa itu.

 

Tindakan Indonesia dalam memproklamirkan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 yang sifatnya unilateral dianggap oleh komunitas internasional pada waktu itu sebagai tindakan melawan hukum internasional. Stigma melanggar hukum membuat Indonesia tidak nyaman, sehingga Prof. Mochtar Kusumaatmadja memformulasikan klaim negara kepulauan dalam bahasa dan logika hukum internasional yang dapat dipahami dan akhirnya diterima kedalam UNCLOS 1982. Untuk mendapatkan status negara kepulauan, Indonesia sejak awal tidak diam melainkan berusaha menyelaraskan dengan hukum internasional. Keberhasilan Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara pembuat ketimbang pelanggar hukum internasional (making international law instead of breaking it).

 

Selain itu, Sesditjen HPI juga memaparkan pengalaman Indonesia dalam penyelesaian kasus Sipadan-Ligitan dan kasus Timor Leste secara damai berdasarkan aturan hukum internasional.  Meskipun kalah dalam kasus Sipadan-Ligitan dan referendum Timor Leste, namun atas semangat kepatuhan terhadap hukum internasional, Indonesia secara bertanggungjawab menerima dan mentaati keputusan tersebut.

 

The Second Manila Conference on South China Sea merupakan konferensi internasional kedua yang diselenggarakan Departemen Luar Negeri Filipina, yang secara khusus membahas isu Laut China Selatan dan dihadiri oleh para pakar dari Australia, Jepang, Singapura, Vietnam, Malaysia dan RRT. Konferensi selama dua hari tersebut terbagi dalam empat sesi, yaitu: Sesi I: Changes in the Strategic Environment in East Asia – Implications for Regional Security and Extra Regional Dynamic, Sesi II: The Application of International Law to the South China Sea Dispute, Sesi III: International Norms and Rules – Lessons Learned from Other Disputes, dan Sesi IV: International Norms and Rules – The Code of Conduct and Other Remedies to the South China Sea.

 

Manila Conference pertama dilaksanakan pada bulan Juli 2011 di Manila, dengan menghadirkan Prof. Hasjim Djalal dari Indonesia sebagai salah satu pembicara. Kehadiran Indonesia sebagai narasumber dalam kedua Manila Conference, menunjukkan pengakuan dan kepercayaan akan pengalaman/keberhasilan Indonesia dalam praktik/penerapan hukum internasional, khususnya hukum laut.

     

<<Back

___________________________________________________________________