About the Embassy |

Consular and Visa Services

| | | |
 

 

 

 

“FORUM ON ELECTORAL CONTESTS RESOLUTION

 IN INDONESIA AND THE PHILIPPINES”

13 APRIL 2016

 

 

KBRI Manila bekerja sama dengan Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) dan Departemen Ilmu Politik University of the Philippines (UP) Diliman telah menyelenggarakan “Forum on Electoral Contests Resolution in Indonesia and the Philippines” pada tanggal 13 April 2016. Kegiatan diselenggarakan sebagai sarana berbagi best practices atas pengalaman Indonesia dan Filipina dalam menyelesaikan sengketa terkait Pemilihan Umum.

 

Hadir sebagai pembicara dan penanggap dalam kegiatan tersebut adalah para pakar ilmu politik dan hukum dari Indonesia dan Filipina, yaitu: (1) Prof. Dr. Muhammad, Ketua Badan Pengawas Pemilu; (2) Dr. Janedjri M. Gaffar, Staf Khusus Ketua Mahkamah Konstitusi RI; (3) Ibu Ida Budhiati, Anggota Komisi Pemilihan Umum; (4) Bpk Ikhsan Darmawan, Dosen Ilmu Politik, Universitas Indonesia; dan (5) Atty. Nesrin B. Cali, Commissioner, Philippine Comelec.

 

Dalam sesi presentasi dipaparkan bahwa di Indonesia terdapat Mahkamah Konstitusi yang berperan dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilu di Indonesia, baik dalam pemilihan anggota legislatif, pemilihan Presiden maupun pemilihan kepala daerah, yaitu sebagai institusi yang mengadili dan menjatuhkan putusan atas gugatan terhadap hasil Pemilu di Indonesia. Selain itu, terdapat juga mekanisme mediasi atas perantara Bawaslu sebelum kasus/gugatan diajukan ke MK RI.

Sementara itu, di Filipina sengketa Pemilu diselesaikan oleh berbagai institusi. Untuk sengketa terkait pemilihan Presiden dan Wapres diadili oleh Supreme Court (Mahkamah Agung), sementara sengketa pemilihan anggota Senat diadili oleh Senate Electoral Tribunal (berada di bawah Senat Filipina) dan sengketa pemilihan anggota Kongres diadili di House of Representatives Electoral Tribunal (di bawah Kongres Filipina). Peraturan yang membatasi gugatan terkait hasil Pemilu adalah Resolusi Comelec No. 8804 yang menyatakan hanya kandidat dengan perolehan suara terbanyak kedua dan ketiga yang berhak mengajukan gugatan, sehingga persentase jumlah sengketa/kasus yang didaftarkan tidak setinggi di Indonesia.

 

Dalam sesi diskusi sejumlah peserta tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia, khususnya karena di Filipina tidak terdapat Mahkamah Konstitusi dan badan pengawas seperti Bawaslu di Indonesia.

<<Back

___________________________________________________________________